Rapat Koordinasi Persiapan Rakernas Daring HPI 2020



Rakor persiapan Rakernas HPI (30/7) daring pertama 5 Oktober 2020 mendatang, telah bertemu jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dengan Pengurus DPD Se-Indonesia via Zoom diikuti 27 DPD sebanyak 39 peserta. Jajaran pengurus DPP HPI hadir Ketum Sangtu Subaya, Sekjen Osvian Putra, Ketua Panpel Nyoman Yohanes, Ketua Tim IT Andi Volcano, Bendahara Umum DPP, dan Kabid Humas yang menggawangi Media Center News HPI. 


Wakil DPD HPI yang hadir yakni: Harmin Lohani (Gorontalo), Sujai Asmed, Arie (Jatim), Yomie Kamale (Kalteng), Ivan Kansil (Kaltara), Revalino Tobing, Indra D (Jakarta), Awang Jumri (Kaltim), Ronald (Riau), Faisal F. Putra, Yunny Irmawani Wahab (Malut), Yolanda F. Rachmat (Sulut), Abdul Haviz (Jambi),  Budiman (Sumbar) , Fajeri Hidayat (Kal Sel), Celsi (Sumsel), Hebi Habibi (Aceh). Ketua HPI Aceh Didin Johan berkisah dari Sabang kondisi anggota merana, hampir semua anggaran ditarik ke pusat. DPP perlu terobosan beraudensi ke Presiden, sehingga kawan-kawan Pramuwisata daerah sempat makan dengan layak.


Rapat daring tiga jam ini dihadiri pula DPD Se-Nusantara seperti: HPI DIY Isnani Fajri dan Nur Cita, Bhakti, Maria ulfa (Lampung), Kemas Abd Latif (Sumsel), Andi Purwanto (Babel), Iwan Ponty (Kalbar), Kus Endro, Sarlen Damanik (Sumut ), Alfa, Matias Rumbruren HPI Papua Barat siap mengisi laporan DPD dalam rangka Rakernas daring mendatang. Demikian Matilda (Jayapura), Guntur (Kalsel), Martinus Klau, Rode Maukari (DPD NTT), Abdi dan Irfan (Kepri), Sudirman (Banten), Sodikin (Jabar), Asnody (Bengkulu), Puji Komang (Bali), Pandhu Satya (Jateng), dan Tresmina Paputungan (HPI Gorontalo). 


Ketua DPD HPI Bali menyampaikan dilematika Gianyar Guide Association yang diinisiasi tokoh  SEATGA justru mengajak Anggota ke wadah GGA tersebut mengatasnamakan organisasi kepemanduan lokal tanpa kordinasi DPD setempat. Tentu ini diperlukan pendekatan kolegial menemukan solusi demi memilah kewenangan dan saling menjaga marwah organisasi.


Hal kepesertaan pada Rakernas, Ketum menyampaikan diskresi pasal konstitusi HPI terkait peserta mengingat tinjauan aspek hukum AD-ART lebih lima tahun, DPP akan merapatkan soal ini. Bahwa pedoman azas manfaat keikutsertaan DPD-DPC pada Raker Nasional penting, selain untuk kordinasi HPI hal ini juga menyasar kepentingan regenerasi kepemimpinan.


Sementara, Erwin HPI Gorontalo mengharap agar anasir DPP menciptakan forum keterbukaan HPI dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah pusat. Fajri HPI DIY, bahwa Rakernas ini merekomendasi dari DPD-DPD se-Indonesia untuk DPP agar ada aksi riil dengan tahapan yang jelas meloby birokrasi pemerintah RI secara langsung, contohnya harus ada audensi kelembagaan dan personal struktur jabatan yang lebih intens ke semua deputi di kementerian.


Dari HPI Bengkulu, Asnodi usul perlunya mendata keanggotaan sebagai kekuatan dan penguatan HPI. Pengurus DPD agar memperhatikan AD ART terkait iuran, tentang kewajiban bayar iuran dan ketentuan sangsi dalam melindungi seluruh Anggota. Komunikasi dengan Bendahara Umum DPP disediakan tutorial pembayaran DPD ke DPP bisa menghubungi Kabid Organisasi, atau komunikasi lewat website https://www.dpphpi.org


Jay Asmed HPI Jatim, kami memonitor rapat sejak awal, dan menunggu ketentuan teknis, serta kewajiban iuran teknis kepada DPD termasuk Jawa Timur harus bayar berapa. Perlu semangat DPP, agar seluruuh Anggota tidak putus asa, tidak menambah masalah; 1) Perbup Banyuwangi bertentangan dengan industri wisata Jatim, 2) DAMRI yang telah membuka shuttle  bus ke seluruh destinasi Jawa Timur. Keduanya pasti akan merugikan profesi Pramuwisata. Mohon Salinan Perbub Pemanduan Wisata yang dipermasalahkan...

 

Dari DKI Revalino Tobing mohon panitia mengatur acara 5 Oktober agar disiapkan dengan baik. Ketua Panitia Rakernas Bli Nyoman Yohanes menjelaskan; Rundown dan tata cara kegiatan disebar lewat PDF untuk seluruh daerah. Sedang laporan disiapkan tutorial utk input data anggota ke dalam sistem SDAT DPP; Laporan daring tiap DPD akan dikompilasi dalam bentuk video aktivitas Nasional sebagai pemenuhan amanat konstitusi yaitu pelaporan kemajuan laporan DPD biar disamakan aja formatnya. 

Awang Jumri berharap Rapat daring memotivasi ribuan Anggota. Ketum mengingatkan persiapan biding antar DPD menghadapi Tuan Rumah (hosting) Musyawarah Nasional 2021 mendatang. Dan agar DPP duduk bersanding bersama Menteri Parekraf dalam Rakernas, karena simbol eksistensi HPI ini efektif memotivasi Anggota daerah. 

Rakernas sebagai ajang evaluasi kinerja Pengurus agar memberi manfaat bagi Anggota, sekaligus menyadarkan fungsi tanggung jawab konstitusi dan kebanggaan bersama. Pengurus Daerah agar mensosialisasi aturan ART memenuhi kewajiban DPP senilai Rp 3,000/Anggota. Apalagi HPI mesti melunasi kewajiban tagihan WFTGA senilai lebih Rp 10 juta, karena selama ini HPI telah memakai logo WFTGA. Tahun ini tiga DPD, yakni HPI Jakarta telah memenuhi sebagian kewajibannya. Sedang DPD HPI Babel, dan DPD Bengkulu telah melunasi iuran setahun.

Setelah berjalan hampir tiga jam Darling, rakor pun selesai dengan berbagai kesimpulan. Salam HPI Jaya, Jayalah Selalu HPI (mcnews/amm).

1/Post a Comment/Comments

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama