PEDOMAN USAHA JASA dan PROFESI PRAMUWISATA


Editorial Mcnews 19/10. Catatan dalam Perumusan: Peraturan Daerah DIY No 4 Tahun 2020 tentang Kepramuwisataan. Fakta menarik muncul dari perumusan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kepramuwisataan, bahwa terjadi pergeseran tuntutan layanan pemanduan sebab bergesernya paradigma pariwisata yang terus bergerak dan berubah. Dari karakter wisata alam ke segmen kenyamanan leisure-enjoy, berubah (2010) ke penghargaan layanan sosio-culture, small scale & safety. Terakhir lebih ke daya tarik khusus, yakni jenis pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan yang memerlukan treatment juga pemanduan khusus (Azahari, 2020).

Sementara itu pergeseran karakter segmentasi pariwisata secara berkelanjutan ini jika diamati lebih jauh dapat menggangu prinsip-prinsip hukum, seperti; legalitas, keseimbangan, unifikasi, kerja sama, dan kordinasi praktek pembelajaran dan pembangunan (Ainuddin, 2019). Fakta ini berkejaran dengan tuntutan layanan kepramuwisataan di seluruh destinasi di mana Pramuwisata Indonesia bertugas.Tak jarang untuk layanan kekinian masih menggunakan paradigma lama, atau pengaturan yang menyulam segmentasi baru.

Perda Pramuwisata DIY ini bersandar pada delapan peraturan dan peta Kepariwisataan Nasional antara lain yakni Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009. Jika dibaca ketentuan umum di UU tersebut tanpa penjelasan apa maksud Pramuwisata. Wajar hanya tertera spesifik di Pasal 14 (k) Usaha Jasa Pramuwisata, kemudian diatur secara nasional dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata; ini celah mengapa asosiasi disibukkan urusan usaha pramuwisata. 

Catatan Issue Perda DIY Nomor 4/2020 tentang Kepramuwisataan antara lain: Penggolongan adanya Pramuwisata Umum dan Khusus, sedang Pramuwisata Khusus dibedakan Guide Lokal dengan Minat Khusus. Pedoman kepramuwisataan ini terdiri sepuluh bab dan 39 pasal yang ditetapkan Gubernur Hamengku Buwono X tanggal 22 Juli 2020 serta resmi menggantikan Perda No 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata. Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 yang dimaksud Keahlian minat khusus, yaitu; panjat tebing, susur sungai, goa, tracking 

Menarik soal ketentuan Diklat, dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP atau Lisensi). Pramuwisata Umum disyaratkan - Pasal 8 Ayat 2 (h) memiliki sertifikat kompetensi atau telah memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai Pramuwisata Umum dibuktikan dengan Surat Keterangan instansi terkait; Pramuwisata Lokal Khusus – Pasal 9 ayat 2 (e) memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai kepariwisataan di satu Daya Tarik Wisata; (f) memiliki pengalaman pemanduan di Daya Tarik Wisata Lokal paling singkat 3 (tiga) bulan; 

Sedang Sertifikasi Pramuwisata Minat Khusus - Pasal 10 disebut  Ayat 2 (g) memiliki sertifikat kompetensi Pramuwisata Khusus yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Ketentuan  Penjelasan pada Pasal 10 bahwa Sertifikat kompetensi pramuwisata khusus diberikan setelah pelatihan paling sedikit 88 jam. Pengalaman penulis setelah berlisensi Bali, tahun 1994 mengikuti Diklat Pramuwisata DIY selama tiga bulan kelas dilanjut satu bulan praktek dan magang, barulah dinyatakan lulus berhak memperoleh lisensi. Bandingkan pula dengan standar WFTGA yang 600 jam pelatihan.

Penjabaran PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi kompetensi Usaha Pariwisata dan Kompetensi Profesi bidang Pariwisata; dan Standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) pemandu wisata banyak melahirkan skema pemanduan khusus seperti telah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Bahwa pedoman pelatihan Sumber Daya Manusia pramuwisata ini dilimpahkan pada wewenang kreativiatas daerah, maka kunci berada di daerah. Kondisi yang lalu masih menggembirakan ketentuan Kepmen KM 82/PW-102/MPPT-88, karena mengatur kurikulum diklat pramuwisata bagi pelaksana di daerah. Pada titik ini harapan tata laksana aturan pada Pergub DIY mendatang, karena terkait Anggaran Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan pendidikan dan latihan ketenagakerjaan juga berkait diklat pramuwisata diatur banyak rujukan seperti: UUNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; dan Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Tentu perlu disadari kualifikasi pramuwisata diatur sebanding dunia Akademik, Vokasi, dan Industri yakni Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 

Perda DIY No 4/2020 Pasal 19 Ayat (1) Kegiatan pemanduan wisata berpedoman pada kode etik; (2) panduan sikap – tingkah laku. (3) Diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub), apalagi ini bersinggungan dengan UU Keistimewaan DIY No 13/2012 dan Perda Rencana Induk PARDA No 1/2012. Bagi Himpunan Pramuwisata Indonesia satu-satunya kebanggaan asosiasi yang memiliki Kode Etik Profesi dan Protokol Guiding bahkan berstandar dunia. Ini sesuai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan UU 10/2009 pasal 5 ayat (g) memenuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional bidang pariwisata.  

Maka lahirnya National Tour Guiding Academy menjadi harapan pramuwisata nasional, bercermin pada ketentuan Perda  DIY di atas perlu penguatan profesi ini di seluruh Indonesia. Bagi Pramuwisata, pedoman aturan saja belum dapat memperbaiki kualitas, kapasitas, dan kompetensi bila independensi usaha pramuwisata tak dimaksimalkan. Sejak era otonomi diklat dan pembinaan profesi pramuwisata menjadi kewenangan daerah, sehingga sulit terpenuhi harapan ideal atau sekedar kemandirian profesi. Maka hanya Pramuwisata yang mampu merubahnya. Jayalah HPI, jayalah selalu (Mcnews/amm)


0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama