Undang-Undang Pramuwisata


(MCNews/8/10/2020). Rakernas daring HPI 5 Oktober 2020 telah  berlangsung dengan sukses dan lancar jaya.  Aura dan semangat yang muncul dalam rakernas sungguh menumbuhkan rasa optimisme dan sesungguhnya itulah yang semestinya terjadi. Tanpa rasa optimisme akan kegemilangan  dan kemajuan profesi dan organsiasi di masa depan, tentu akan sangat memengaruhi performa dan kinerja para insan penggiatnya. Tanpa rasa optimisme dan harapan yang tertanam dalam diri  para penggiat organisasi, pastinya sebuah organisasi akan mengalami lesu darah,   bahkan mati suri.

Terlepas dari kekurangan yang ada dan di tengah kondisi pandemi, rakernas kali ini, bagi para peserta,  memunculkan secercah harapan dan optimisme akan kegemilangan dan kemajuan organisasi ke depan. Berbagai gagasan yang telah dan akan  tertuang dalam program-program berkemajuan  yang menjadi indikator akan kegemilangan organisai HPI ke depan, tak pelak makin menebalkan rasa optimisme bagi segenap penghuni rumah besar bernama HPI. Salah satu gagasan besar yang telah ditorehkan oleh organisasi ini adalah gagasan untuk melahirkan sebuah undang-undang yang akan menjadi payung hukum tangguh profesi pemandu wisata di masa depan, yakni “Undang-Undang Pramuwisata”. 

Mengapa organisasi HPI (Kabid Hukum) bersedia berlelah-lelah dengan komitmen kuat menggagas lahirnya sebuah Undang-Undang Pramuwisata? Sebuah undang-undang yang diharapkan secara komprehensif akan melingdungi dan menjembatani profesi kepemanduan wisata menjadi profesi yang mandiri bebas dari intervensi pihak-pihak lain dengan berbagai kepentingan. Sebuah gagasan besar dan mulia yang tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan, namun bukan berarti tidak bisa. Dengan tekad bulat dan rasa optimisme segenap anasir organisasi, tentu gagasan ini “walau butuh waktu panjang dan berliku” berharap akan mewujud. 

Kembali ke laptop, mengapa insan pramuwisata membutuhkan undang-undang? Sejauhmana hal itu bisa terwujud? Bagaimana relevansinya dengan    kondisi  kekinian dan semangat independensi organisasi? Tentu tidak mudah  menjawab berbagai pertanyaan   tersebut, mengingat begitu kompleknya persoalan yang melingkupi keberadaan profesi pramuwisata selama ini, dengan segala romantika dan dinamikanya. Ini semua adalah medan juang, ruang berjibaku   bagi segenap penggiat organisasi   untuk menunjukkan eksistensi di dunia kepariwisataan nasional.                                  

                                     Dr.H.  Ainuddin (Kabid. Hukum DPP HPI. Ketua DPD HPI NTB).                  

Adalah Dr.H. Ainnudin (Kabid, Hukum DPP HPI dan Ketua DPD HPI NTB) yang dengan semangat membara  menggagas lahirnya sebuah Undang-Undang Pramuwisata. Sebuah undang-undang, yang apabila terwujud, sangat mungkin akan mampu mengangkat marwah  profesi dan organisasi  ke level yang lebih tinggi. Dr. Ainnuidin  adalah seorang ahli hukum yang tentunya tahu persis apa kepentingan organisasi HPI memiliki sebuah undang-undang tersendiri yang akan mengatur  berbagai hal yang terkait dengan kelangsungan profesi pemandu wisata dalam hubungannya dengan     pihak-pihak  lain sesama stake holders pariwisata.  Semangat utamanya adalah  bagaimana supaya profesi kepemanduan dan organisasi yang menaungi memiliki marwah sebagai profesi dan organisasi independen yang tidak mudah atau rentan terhadap berbagai intervensi. Intervensi yang disinyalir justru akan melemahkan posisi organisasi. Bukankah HPI sebagai organisasi profesi menghendaki  memiliki aturan tersendiri dalam mengatur kelangsungannya secara internal? Keterhubungan dengan pihal lain: ABCGM (Academy, Business, Community, Government, Media), tentu harus senantiasa dijaga. Namun semua itu adalah dalam rangka sinergi  dan kolaborasi, jauh dari sikap-sikap arogansi apalagi saling intervensi. 

Memiliki undang-undang sendiri, bagi HPI, menurut Dr. Ainuddin atau yang sering dipanggil dengan Pak Haji adalah sebuah keniscayaan. Mewujudkannya merupakan tugas besar dan mulia yang tentu saja apabila terwujud kelak akan mampu mengangkat harkat dan martabat profesi dan organisasi ke level yang lebih tinggi, dan akan lebih memberi ruang bagi organisasi HPI untuk mengaktualisasikan diri sebagai organisasi independen yang memiliki marwah di hadapan stake holders lainnya. Karena kalau bukan orang-orang yang ada di dalam organisasi sendiri yang akan mengangkat marwah organisasi lalu siapa lagi. Mengharapkan orang luar untuk melakukan itu. tentu suatu hal yang mustahil. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi segenap penghuni rumah HPI untuk berjibaku, bersatu dan memadu langkah mewujudkan keinginan menjadikan HPI sebagai sebuah organisasi yang independen dan dihargai secara semestinya di dunia pariwisata nasional. 

Walaupun selama ini sudah ada perundangan yang mengatur keberadaan pramuwisata nasional ( UU No.10 Tahun 2009,  PERMEN No. 13 Tahun 2015) dan beberapa perundangan yang lain.  Namun semua itu dianggap tidak mencukupi, karena tidak spesifik berbicara khusus tentang pramuwisata dan segala persoalannya.  Bahkan keberadaan perundangan tersebut ada yang sudah dianggap kadaluwarsa (Kepmenparpostel (1988),  sehingga dianggap tidak relevan lagi. Menurut Dr. H.Ainnudin berbagai peraturan perundangan yang ada selama ini  tidak atau kurang mencukupi   untuk menampung dinamika kehidupan profesi pemandu wisata dewasa ini dan ke depan. Oleh karena itu, kita mesti berupaya dengan sungguh untuk mewujudkan adanya “Undang-Undang Pramuwisata” yang akan mengatur   secara komprehensif tentang berbagai persoalan yang menjadi ranah kita. “Ke depan, dengan adanya undang-undang ini,  kita berharap HPI menjadi sebuah organisasi yang independen, bermartabat,  dan  dihargai secara selayaknya” ujarnya.  Bravo Pak Haji…..lanjutken.(MCNews/bom).                             


0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama